DPRD Muaro Jambi Harap Pertemuan dengan Kemendagri Segera Akhiri Ketidakpastian Batas

 

MUARO JAMBI – Rencana Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno menemui Kementerian Dalam Negeri untuk membahas batas wilayah dengan Kabupaten Batanghari mendapat dukungan penuh dari DPRD Muaro Jambi. 

Anggota DPRD Muaro Jambi, Robinson Sirait, SM, menilai langkah itu penting karena menyangkut langsung nasib warga di wilayah perbatasan yang selama ini hidup dalam ketidakpastian administrasi.

“Langkah yang diambil bupati saya dukung penuh. Ini menyangkut masyarakat di Sungai Bahar, juga termasuk yang di Desa Tanjung Lebar dan Sungai Beruang. Kasihan mereka sampai sekarang statusnya masih gantung,” ujar Robinson, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, kondisi menggantung itu membuat warga bingung saat mengurus administrasi. Ada yang merasa masuk wilayah Muaro Jambi, tapi dalam data sebagian lagi tercatat sebagai warga Batanghari. Akibatnya, pelayanan dasar seperti pembuatan KTP, pendaftaran sekolah, hingga pembangunan jalan sering tersendat.

“Kalau mau berobat, mau urus bantuan, sampai mau bangun jalan saja bingung ini tanggung jawab siapa. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” katanya.

Robinson berharap pertemuan Bupati Bambang dengan Kemendagri bisa menghasilkan titik temu yang jelas dan mengikat kedua daerah. Ia yakin, jika batas wilayah sudah ditetapkan secara definitif, pembangunan di perbatasan bisa berjalan lebih cepat dan terarah.

“Saya berharap dengan kedatangan bupati ke Kemendagri dapat hasil yang memuaskan untuk masyarakat Muaro Jambi. Warga butuh kepastian, bukan janji,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD siap mengawal hasil pembahasan tersebut agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, kepastian wilayah bukan hanya soal peta, tapi soal rasa aman dan keadilan pelayanan bagi warga yang tinggal di perbatasan.

Pertemuan antara Pemkab Muaro Jambi, Pemkab Batanghari, Gubernur Jambi, dan Kemendagri digelar di Jakarta, Senin (18/5/2026). Hasilnya diharapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas definitif kedua kabupaten.